Informasi Terkini di Indonesia.CO.ID, BATAM – Menurut Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Listyo Sigit Prabowo, kerja sama serta integrasi antar kementerian dan lembaga amat diperlukan dalam upaya pencegahan terjadinya tindakan pidana perdagangan orang (TPPO) dan Penempatan Tenaga Kerja Migran Indoneia (PMI) yang ilegal.
Kapolri menyampaikan hal tersebut ketika menghadiri acara peluncuran Gold Coast International Ferry Terminal Bengkong di Batam, Kepulauan Riau pada hari Senin (14/4/2025).
Pada pidatonya, Kapolri menyatakan apreasiasinya atas kehadiran dermaga baru tersebut karena berharap akan membantu memacu perkembangan ekonomi di kawasan Batam guna menciptakan Indonesia Emas pada tahun 2045.
Menurutnya, “Saya rasa ini mencerminkan sebagian atau wujud optimisme dari para mitra yang bersemangat untuk menanam modal di daerah Batam. Ini tentu saja merupakan sesuatu yang perlu kita dorong guna mewujudkan visi Indonesia Makmur meraih target Indonesia Emas pada tahun 2045.”
Namun demikian, Kapolri menekankan bahwa dengan hadirnya dermaga baru tersebut, semua pihak harus bisa memberikan fokus ekstra pada potensi penyalahgunaan untuk kegiatan penyelundupan pekerja asing tidak sah yang mungkin timbul.
Sigit menyebut bahwa tindakan penyelundupan tenaga kerja ilegallyang sedang berlangsung tak cuma dijalankan lewat pelabuhan-pelabuhan gelap saja. Oleh karena itu, dia menekankan perlunya semua pihak, termasuk aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan yang relevan, untuk benar-benar mengontrol setiap area entri dan exit di Indonesia.
“Bukan hanya lewat pelabuhan tikus mereka memasuki wilayah, tetapi juga menggunakan pelabuhan legal, termasuk domestik dan bisa jadi internasional,” ungkapnya.
Oleh karena itu, Kapolri menyampaikan,” Saya serahkan kepada Anda semua, mohon dipantau dengan cermat. Semua pegawai yang terlibat, termasuk mereka dari Bea Cukai, Imigrasi, Kepolisian, serta pihak-pihak lainnya agar benar-benar melakukan pengawasan.”
Sigit setelah itu mendorong supaya pihak pemerintah daerah menyediakan berbagai tempat pelatihan pekerjaan untuk menghindari warga yang tertarik menjadi buruh migran tanpa izin.
Dia mengatakan bahwa dengan adanya berbagai lembaga pelatihan yang banyak, diharapkan tak akan ada lagi warga negara Indonesia yang harus dipulangkan karena bekerja secara ilegal atau kurang memiliki keterampilan kerja yang cukup.
“Harapan kami ketika para pekerja kami pergi adalah mereka semua telah diberi pelatihan vokasional yang mencukupi sesuai dengan kebutuhan masing-masing dan tidak dipulangkan atau malah menjadi korban karena sebenarnya berangkat tanpa izin resmi,” terangnya.
Demikian pula, Kapolri mengingatkan tentang kemungkinan adanya penyelundupan obat-obatan terlarang yang dapat terjadi lewat jalur laut, terutama di area pelabuhan. Oleh karena itu, dia menekankan pentingnya para petugas lapangan untuk tetap waspada serta meningkatkan kegiatan pengawasan.
Dia menegaskan agar tidak terjadi penyalahgunaan dari pembangunan dermaga yang ditujukan untuk memperbaiki kondisi ekonomi, investasi, dan sektor pariwisata oleh beberapa pihak tidak bertanggung jawab.
“Dari sudut pandang lain, hal ini membuka peluang bagi peningkatan investasi dan pariwisata. Tetapi hendaklah diwaspadai agar tidak ada pihak-pihak yang mengabusekan kesempatan ini sehingga dapat mencelakan nasib negeri kita, terlebih lagi warga daerah Batam,” katanya.
Dia juga memperkuat janji Kepolisian Republik Indonesia. Dia menyatakan, “Polri dengan pasti akan mendampingi, melindungi, dan mengamankan semua skema dan program investasi yang berjalan di daerah Batam.”
